JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi. <br /> <br />"Ide untuk kembali ke sistem tidak langsung oleh DPRD menurut saya itu ide yang bertentangan dengan konstitusi," kata Pakar Pemilu Hadar Nafis. <br /> <br />"Ini kalau berubah, rakyat akan kehilangan kedaulatannya," sambungnya. Menurut Hadar, ongkos Pilkada yang dinilai mahal dapat diatasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pilkada. <br /> <br />Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan. <br /> <br />Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien. <br /> <br />Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang? Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga? <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/561680/pakar-pemilu-bicara-plus-minus-wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd-satu-meja
